Kota Bitung, SiberSulut :Pemerintah Kota Bitung menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (Unaudited).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara pada Senin (30/03/2026), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Bitung, Hengky Honandar SE
Penyerahan LKPD ini menjadi bagian dari mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka menilai kepatuhan serta kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Proses ini juga menjadi indikator penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam keterangan, Walikota Bitung Hengky Honandar SE, menegaskan bahwa penyusunan dan penyampaian laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan administratif kepada masyarakat.
Ia menyebut transparansi sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Penyampaian LKPD ini bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga komitmen kami untuk memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Menurutnya, kerja sama yang baik akan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengawasan dan pelayanan publik.
Kehadiran langsung Wali Kota dalam kegiatan tersebut mencerminkan keseriusan Pemerintah Kota Bitung dalam menjalankan prinsip good governance.
Upaya ini diharapkan mampu memberikan dampak positif, tidak hanya pada peningkatan kualitas laporan keuangan, tetapi juga pada pelayanan kepada masyarakat.
Dengan terjalinnya kolaborasi yang konsisten antara Pemerintah Kota Bitung dan BPK, diharapkan ke depan tingkat kepercayaan masyarakat semakin meningkat seiring dengan membaiknya tata kelola keuangan daerah.
