Minut Hadapi Ancaman Penipuan: Lalompoh Minta Warga Waspada Dan Selektif
Vivi Anggrayani,
MINUT SIBERSULUT – Kabupaten Minahasa Utara menghadapi ancaman berupa aksi penipuan yang menyamar menggunakan nama Bupati Joune Ganda.
Pelaku menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menghubungi masyarakat dengan menawarkan transaksi yang tidak sah.
Modus operandi yang digunakan meliputi penggunaan foto profil dan nama kepala daerah untuk memperoleh kepercayaan calon korban.
Kasus ini pertama kali terdeteksi setelah pelaku menghubungi aparat desa yakni Hukum Tua.
Pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik, Asriyadi Lalompoh, segera mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh warga.
Siaran resmi tersebut diterbitkan pada hari Sabtu, 14 Februari 2026. Asriyadi Lalompoh menegaskan bahwa nomor yang digunakan oleh pelaku bukan milik Bupati Joune Ganda.
Pihaknya menyatakan bahwa pejabat pemerintah tidak akan pernah menggunakan saluran tidak resmi untuk melakukan transaksi atau menawarkan bisnis.
Pola penipuan semacam ini memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap figur publik.
“Pelaku memanfaatkan posisi dan nama baik pejabat untuk membangun ilusi keabsahan dalam setiap tawaran yang diberikan. Jadi Warga diminta untuk lebih selektif dan selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi Pemkab Minahasa Utara” tegas Lalompoh.
Kanal komunikasi resmi meliputi situs web resmi, akun media sosial terverifikasi, dan kantor pemerintah terkait.
“Bagi yang menerima pesan mencurigakan mengatasnamakan pejabat, disarankan untuk segera mengabaikan dan melaporkan ke kepolisian. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah kerugian serta membantu penuntutan terhadap pelaku” Pungkas Lalompoh.
Pemkab Minut mengingatkan bahwa kejahatan siber terus berkembang dengan modus yang semakin canggih. Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital agar dapat mengenali dan menghindari berbagai bentuk penipuan.
Pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan awal terkait kasus ini.
Pemerintah daerah akan terus memberikan pembaruan informasi melalui saluran resmi untuk menjaga transparansi dan keamanan masyarakat.
