MINUT SIBERSULUT – Kunjungan kerja Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung ke Sulawesi Utara membawa pesan tegas tentang pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menekankan bahwa kepala daerah memiliki peran sentral dalam mengawasi seluruh proses program mulai dari pengelolaan dapur hingga keamanan rantai pasok bahan pangan.
Hal ini di sampaikan saat berkunjung ke Kabupaten Minahasa Utara dan bersantap di salah satu restoran lokal pada Sabtu (14/2/2026).
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak bisa hanya diandalkan dari pusat, melainkan membutuhkan komitmen yang kuat dari setiap pemerintah kabupaten dan kota di seluruh provinsi.
Lodewyk menekankan bahwa program yang menggunakan anggaran rakyat ini harus diawasi dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan.
Ia memberikan apresiasi khusus kepada Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, yang dinilai sebagai salah satu pemimpin daerah paling antusias dalam mendukung implementasi MBG.
“Minahasa Utara telah menunjukkan semangat luar biasa. Ke depannya, kita akan fokus untuk mengembangkan potensi Likupang dan berkoordinasi dengan Gubernur Sulut untuk memperkuat program ini di daerah,” ucapnya.
Selain itu, jabatan Joune sebagai Sekretaris Jenderal Apkasi juga dianggap memiliki peran strategis untuk menyebarkan sinergi program antar kabupaten se-Indonesia.
Tidak hanya pemerintah daerah, insan pers juga menjadi bagian penting dalam rangka memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar.
Dalam kesempatan yang sama, Lodewyk mengajak wartawan di Minahasa Utara untuk aktif melakukan fungsi kontrol sosial terhadap mitra dapur dan seluruh komponen yang terlibat dalam program.
“Kita menyadari bahwa kapasitas BGN terbatas. Dengan dukungan media sebagai mata masyarakat, pengawasan akan menjadi lebih komprehensif dan dapat menjamin transparansi setiap tahapan,” jelasnya.
Keterbukaan informasi, tambahnya, menjadi kunci utama agar manfaat program benar-benar sampai kepada anak-anak penerima manfaat.
Kunjungan ini menjadi bukti konkret bahwa pengawasan program strategis nasional seperti MBG membutuhkan partisipasi bersama dari berbagai elemen.
Pemerintah daerah sebagai pelaksana langsung di lapangan diharapkan mampu menjaga kualitas dan keamanan setiap makanan yang disediakan.
Masyarakat dan media sebagai pihak eksternal diharapkan dapat berperan sebagai pengawas yang objektif, sementara koordinasi antar daerah di bawah naungan Apkasi diharapkan dapat menciptakan model implementasi yang baik dan dapat ditiru di tempat lain.
Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa MBG tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga akuntabel dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan status gizi bangsa.
