JAKARTA– Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Workshop Pengenalan dan Simulasi E-Katalog Versi 6 sebagai bagian dari rangkaian Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026, di Jakarta.
Workshop ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat transformasi digital pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Apkasi sekaligus Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M.,M.Si.
Dalam sambutannya, Joune Ganda menegaskan pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis, bukan hanya administratif. “Lewat belanja APBD, baik fisik maupun nonfisik, pemerintah daerah membuka peluang pasar baru, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta memacu penggunaan produk dalam negeri,” ujarnya.
Joune Ganda menekankan E-Katalog Versi 6 harus mampu menjawab tantangan di daerah. Keberhasilan sistem ini diukur dari kemudahan penggunaan, kecepatan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. “Apakah sistem baru ini benar-benar mempermudah dan efisien bagi Pemkab dan pelaku usaha? Ini fokus kita bersama,” tegasnya.
Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, Yuke Eka Putri, hadir memaparkan fitur baru dan memandu simulasi langsung E-Katalog Versi 6 kepada peserta yang terdiri dari pejabat Pemda dan penyedia barang/jasa.
Melalui workshop ini, Apkasi dan LKPP mendorong terciptanya matching process antara kebutuhan belanja Pemda dengan kesiapan pelaku usaha daerah. Hal ini penting agar potensi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif terserap optimal melalui sistem pengadaan nasional.
Joune Ganda menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara LKPP, Pemda, dan penyedia agar ekosistem pengadaan digital tetap relevan dengan kebutuhan daerah.
Workshop ini diharapkan meningkatkan pemahaman teknis dan memperkuat peran belanja pemerintah sebagai penggerak ekonomi daerah.
