Kota Bitung, SiberSulut :Ketua Persatuan Organisasi Lintas Adat, Agama, dan Budaya (POLA), Puboksa Hutahaean, menyampaikan tanggapannya terkait dinamika penegakan hukum dan iklim investasi di Kota Bitung.
Pernyataan tersebut disampaikannya di sela-sela kegiatan Seminar Hukum bertajuk “Pendekatan Follow the Money dan Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Penanganan Kejahatan Ekonomi Terorganisir di Wilayah Ekonomi Biru Sulawesi Utara” yang digelar di Aula S.H. Sarundajang, Kantor Walikota Bitung. Kamis, 23/7/2026.
Acara yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Bitung dan Pemerintah Kota Bitung ini menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., sebagai keynote speaker.
Seminar ini bertujuan memperkuat strategi penegakan hukum dan pencegahan kejahatan ekonomi terorganisir guna mendukung stabilitas pembangunan berbasis ekonomi biru (blue economy).
Menanggapi berbagai isu dan dinamika hukum yang tengah berkembang di masyarakat maupun media sosial, Puboksa menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh keberadaan dan keberlangsungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perumda Pasar Kota Bitung.
Terkait berbagai isu dan dinamika belakangan ini di media sosial, saya sebagai Ketua POLA menegaskan bahwa kita harus tetap mendukung Perumda Pasar.
Kami memberikan dukungan penuh kepada pengurus dan pejabat Perumda Pasar yang saat ini sedang bekerja agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal demi kemajuan Kota Bitung,” ujar Puboksa.
Ia juga menambahkan bahwa langkah-langkah atau wacana dari pihak tertentu yang meragukan atau mengganggu kinerja BUMD merupakan tindakan yang kurang bijak.
Menurutnya, fokus utama seluruh pihak seharusnya adalah mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
Ketika dimintai tanggapan mengenai isu yang mengaitkan namanya dengan persoalan PT Futai Sulawesi Utara, Puboksa mengonfirmasi bahwa dirinya telah lama mencermati dinamika perusahaan tersebut.
Ia mengungkapkan pernah bertemu langsung dengan pemilik PT Futai (Mr. Zhang) dan mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan penanaman modal serta pengelolaan lingkungan.
“Terkait PT Futai, saya memang sering dikaitkan karena dulu saya pernah bertemu langsung dengan Mr. Zhang (pemilik PT Futai) dan sudah mengingatkan mereka sejak awal.
Apa yang saya peringatkan dulu ternyata benar-benar terjadi saat ini,” ungkap Puboksa.
Puboksa menekankan bahwa peristiwa ini harus menjadi peringatan keras (warning) bagi seluruh investor dan pelaku usaha yang beroperasi di Kota Bitung.
“Ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh investor di Bitung agar betul-betul menjalankan usahanya sesuai prosedur, menjaga aturan, dan tidak menimbulkan pencemaran atau gangguan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat sekitar.
Untuk pemain baru silakan kita dukung, sementara pemain lama yang tidak bisa mendukung aturan, silakan menonton jika tidak mau patuh,” tegasnya.
Melalui momentum Seminar Hukum yang membahas Deferred Prosecution Agreement (DPA) dan Follow the Money tersebut, Puboksa berharap adanya kepastian hukum yang adil di Kota Bitung.
Penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan ekonomi dan lingkungan hidup dinilai sangat krusial untuk menjaga iklim investasi yang sehat serta melindungi hak-hak masyarakat pesisir di wilayah ekonomi biru Sulawesi Utara.
