Kota Bitung, SiberSulut :Upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Kota Bitung terus digencarkan melalui koordinasi intensif antar-pemangku kepentingan.
Pada Jumat (26/06/2026), Walikota Bitung Hengky Honandar SE membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bitung yang berlangsung di Fave Hotel.
Kehadiran perwakilan pemerintah kecamatan ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab level kota, tetapi juga memerlukan eksekusi yang solid hingga ke tingkat wilayah administratif terkecil.
Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi wadah strategis untuk mengevaluasi kondisi terkini pasokan barang kebutuhan pokok, mengidentifikasi potensi tekanan inflasi, serta merumuskan langkah-langkah antisipatif yang terukur.
Sebagai salah satu kecamatan dengan aktivitas perdagangan dan distribusi pangan yang padat, Maesa memiliki peran vital dalam memastikan rantai pasok tetap lancar dan harga terjangkau bagi masyarakat.
walikota Bitung menyampaikan arahan strategis yang menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar indikator ekonomi makro, melainkan cerminan langsung dari kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan warganya.
Kehadiran Camat Maesa dan jajaran camat lainnya menjadi bukti bahwa kebijakan stabilitas harga harus diterjemahkan hingga ke tingkat tapak.
Walikota Bitung Hengky Honandar menegaskan bahwa keberhasilan TPID tidak diukur dari seberapa sering rapat digelar, tetapi dari seberapa cepat respons lapangan terhadap gejolak harga komoditas strategis. Ia mengingatkan bahwa masyarakat menilai kinerja pemerintahan bukan dari pidato di podium, melainkan dari harga beras, cabai, dan kebutuhan pokok yang mereka bayar setiap hari di pasar tradisional maupun modern.
Dalam keterangannya, Walikota Bitung menyoroti tiga harapan utama sebagai tindak lanjut pertemuan ini:
1. Koordinasi Real-Time Hingga Kelurahan: “Saya berharap sistem pelaporan harga dari kecamatan dan kelurahan tidak lagi bersifat administratif mingguan, tetapi real-time. Ketika ada kenaikan harga di Pasar Girian atau Aertembaga, data harus sudah masuk ke dashboard TPID dalam hitungan jam, bukan hari. Camat Maesa dan camat lain harus menjadi mata dan telinga kami yang paling peka,” tegas Walikota.
2. Operasi Pasar yang Substantif, Bukan Seremonial: “Operasi pasar murah jangan hanya jadi agenda foto saat menjelang hari besar. Saya harapkan operasi pasar dilakukan secara berkala, tepat sasaran, dan melibatkan distributor resmi agar benar-benar menekan harga eceran tertinggi. Jika stok terbatas, prioritaskan untuk ibu rumah tangga berpenghasilan rendah, bukan untuk tengkulak,” tambahnya dengan nada serius.
3. Edukasi Pelaku Usaha dan Transparansi Harga: “Harapan saya, dinas terkait gencar mengedukasi pedagang tentang pentingnya pencantuman harga jelas dan larangan penimbunan. Kita butuh mitra usaha yang memahami bahwa keuntungan berkelanjutan datang dari kepercayaan konsumen, bukan dari spekulasi sesaat. Sanksi bagi pelanggar harus tegas namun edukatif.” Tutup Hengky Honandar, S.E.
Melalui mekanisme koordinasi seperti High Level Meeting TPID ini, Pemerintah Kota Bitung membuktikan keseriusannya dalam mengelola perekonomian daerah secara prudent dan responsif. Peran Camat di kota bitung sebagai jembatan antara kebijakan makro dan realitas mikro menjadi contoh baik bagaimana tata kelola pemerintahan yang efektif dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
