MINUT SIBERSULUT – Diduga praktik pungutan liar terkait dana sertifikasi guru kembali menjadi isu mengkhawatirkan yang muncul di tanah air, dengan lokasi terbaru berada di Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara.
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dimembe dengan inisial MM diduga terlibat dalam perkara yang dinilai melanggar aturan serta merugikan para pendidik yang berhak memperoleh fasilitas layak sesuai ketentuan.
Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, setiap guru yang menjadi sasaran diminta membayar total 3 juta rupiah untuk proses pengurusan sertifikasi.
Sebesar 2 juta rupiah diklaim untuk keperluan tunjangan pendidik, sementara 1 juta rupiah lainnya untuk operasional operator.
Selain itu, juga diberikan dalih tambahan terkait biaya operasional dan jatah pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kondisi kasus ini semakin memprihatinkan mengingat tiga guru yang menjadi sasaran termasuk kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Dua di antaranya memiliki keterbatasan fisik dan menggunakan kursi roda, serta satu guru lainnya dalam kondisi sakit serius yang harus terbaring di tempat tidur.
Meskipun dalam situasi sulit, para guru tersebut tetap menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi untuk kemajuan dunia pendidikan di daerah tersebut.
Pungutan dilakukan dengan alasan biaya jasa pengurusan administrasi sertifikasi, khususnya bagi guru yang memiliki keterbatasan fisik dan kondisi sakit.
“Sangat tidak sesuai dengan etika profesi dan hukum negara,” ujar salah satu sumber anonim, menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak-hak dasar para pendidik.
Tim media telah melakukan upaya untuk menghubungi Kepala Sekolah MM guna mendapatkan klarifikasi terkait dugaan tersebut, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan yang memadai.
Keterbatasan informasi dari pihak terkait membuat proses penyelidikan menjadi lebih kompleks.
Dalam konfirmasi melalui WhatsApp, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minut Jofieta Supit menyampaikan bahwa pihaknya akan memanggil oknum kepala sekolah yang diduga terlibat.
Panggilan ini untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut, dengan memberikan prioritas penuh pada penyelesaian kasus ini demi keadilan bagi para guru.
