MANADO – Jelang Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan audiensi ke Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa, Politik Daerah (Kesbangpolda) Provinsi, Johnny A. A. Suak, SE., M.Si. Selasa, 6 Mei 2025.
Kedatangan Pengurus DPD SPRI Sulut, yang dipimpin Ketua DPD Deky Geruh, selain silaturahmi, juga melaporkan rencana pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) SPRI Sulut.
“Sebagai organisasi pers yang sudah punya SKT (Surat Keterangan Terdaftar) di Kesbang, kami berkewajiban berkoordinasi dan melaporkan kegiatan organisasi kepada instansi pemerintah yang menjadi pembina, khususnya di Sulut ini,” jelas Deky yang saat itu didampingi Plt. Sekretaris Zulkifli Liputo dan calon Ketua DPC SPRI Kota Manado yang juga Korbid Hubungan Antar Lembaga DPD, Dayke Rarobong.
Menurut Deky Geruh, Rakerda ini merupakan program DPD yang sudah direncanakan sejak tahun lalu. “Jika bukan akhir Mei, pada pertengahan Juni,” tambahnya.
Selain itu, kata dia, pelaksanaan Rakerda ini murni perintah aturan di SPRI dan tidak ada kaitannya dengan organisasi lain yang sejenis.
“SPRI itu (organisasi pers yang) taat aturan dan tidak bermasalah, baik (di) pusat maupun daerah. Sejak dulu kita telah membuka diri kepada semua pekerja pers yang sukarela ingin bergabung dengan SPRI,” tegasnya.
Sementara itu, Kaban Kesbangpol dan Linmas Johnny Suak menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut mendukung pelaksanaan Rakerda maupun program SPRI lainnya di daerah ini.
“Posisi kami itu adalah pembina semua organisasi dan perkumpulan, termasuk SPRI ini. Apalagi yang sudah punya SKT,” ucap Johnny Suak.
Sebelumnya, kepada Kaban, para Pengurus SPRI telah memaparkan keberadaan SPRI yang merupakan salah satu organisasi pers yang ikut berkontribusi dalam penyusunan UU Pers Nomor 40/1999 sekaligus ikut mencetus lahirnya Dewan Pers di era reformasi.
Di Sulut sendiri, jelas Deky lagi, SPRI sudah terbentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dan Kabupeten Minahasa Selatan (Minsel).
“Kini sudah siap di Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Timur dan semoga dalam waktu dekat di Kota Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Minahasa Tenggara dan Bolaang Mongondow Selatan. Program berikutnya ke Nusa Utara. Targetnya, sebelum kepengurusan DPD era kami yang berakhir 2028, semua daerah di Sulut sudah berdiri DPC SPRI,” paparnya.
Rencana penyelenggaraan Rakerda SPRI ini ternyata mulai mendapat dukungan banyak pihak. Dirut PDAM Manado Meiky Taliwuna, melalui Aswin Kasim, SH, MH, salah satu pimpinan lembaga itu, menyatakan kesiapannya memfasilitasi.
“Beberapa kolega di dunia usaha yang saya hubungi, juga siap menopang SPRI,” ungkap Dayke Rarobong, mantan personel salah satu koran harian besar di Sulut yang kini mengelola media online sendiri.
“Teman-teman di DPC juga sudah siap,” tambah Zulkifli Liputo, Bendahara DPD yang kini mendapat tugas tambahan sebagai Plt. Sekretaris, bersama Ramadhianto Machmud, pengurus DPD lainnya yang ikut bergabung pada pertemuan kemarin itu.
Diungkapkan juga oleh Zulkifli, hampir semua wartawan anggota SPRI telah mengantongi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia, satu-satunya lembaga penguji bidang pers yang mendapat lisensi dari pemerintah melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Republik Indonesia.
“Sertifikat SKW (Sertifikasi Kompetensi Wartawan) ini dikeluarkan oleh negara, berlogo Garuda Emas dan berhologram BNSP RI, berlaku internasional. Sertifikatnya dicetak di Perum Peruri (yang mencetak uang negara), bukan file PDF yang dikirim penyelenggara dan kemudian diprint sendiri oleh wartawannya,” tukas Zulkifli, yang juga Koordinator LSP Indonesia Timur ini. (***)
