Kota Bitung, SiberSulut :Penyu merupakan salah satu kekayaan hayati laut yang menjadi kebanggaan sekaligus bagian tak terpisahkan dari warisan alam Indonesia. Dari seluruh jenis penyu yang tersebar di seluruh dunia, sebanyak enam di antaranya dapat ditemukan dan hidup di wilayah perairan nusantara.
Keberadaannya tidak hanya bernilai ekologis yang sangat tinggi, tetapi juga dilindungi sepenuhnya oleh peraturan perundang-undangan negara.
Hal ini kembali ditekankan oleh Kepala Bidang Polisi Perairan dan Udara Daerah Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, KBP Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H., melalui kampanye penyadaran yang disebarkan kepada masyarakat luas.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, segala tindakan yang merugikan keberadaan penyu dinyatakan sebagai tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Larangan yang berlaku meliputi segala bentuk perbuatan seperti menangkap, membunuh, menyakiti, menyimpan, memperjualbelikan hewan ini maupun bagian tubuhnya, mulai dari cangkang hingga sisiknya. Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi berat berupa hukuman penjara paling lama 5 tahun serta denda hingga mencapai 100 juta rupiah,” tegasnya, Senin 11/05/2026.
Lanjut Dirpolairud, kesadaran akan pentingnya perlindungan penyu terus tumbuh dan menyebar di seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir dan perairan.
Semoga perlindungan ini tidak lagi dianggap sebagai tugas aparat atau instansi tertentu saja, melainkan menjadi kesepakatan dan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Melalui kerja sama yang erat antara aparat, pemerintah, lembaga terkait dan seluruh rakyat,” Imbuh Dirpolairud.
Populasi penyu yang saat ini terus menurun dapat pulih dan berkembang kembali, sehingga hewan khas laut ini tetap ada, tumbuh dan menjadi bagian dari kekayaan alam Indonesia yang dapat dinikmati serta diwariskan kepada anak cucu di masa mendatang.
Ia juga berharap dengan kepatuhan dan partisipasi aktif masyarakat, kasus pelanggaran perlindungan satwa ini dapat berkurang drastis bahkan hilang sama sekali di wilayah Sulawesi Utara maupun di seluruh wilayah tanah air,” Tutup KBP Bayuaji Yudha Prajas, S.H.,M.H
